JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh angkat bicara soal desakan para guru terkait penghapusan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).Nuh membantah tudingan bahwa penghapusan Ditjen ini untuk menurunkan mutu para guru. “Ini kan keluarga Diknas juga, mereka guru intinya. Enggak mungkin Diknas tidak memperhatikan karir, nasib guru, dan lainnya, itu tidak mungkin. Kan sudah ada dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya,'' terang M Nuh di kantornya, Jalan Jendral 
Sudirman, Jakarta Selatan, (12/5/2010). Mantan Menkominfo ini menjelaskan, penghapusan Ditjen PMPTK akan lebih difokuskan fokus pada peningkatan mutu dan kualitas guru karena nantinya akan ada penanggung jawab masing-masing. “Justru kita distribut beban yang tadinya bertumpu di satu titik, kita bagi dan diintegrasikan karena yang direkstrukturisai bukan hanya PMPTK tapi juga MPDM (manajemen Pendidkan Dasar Menengah). Ditjen Pendidikan menengah untuk SMK dan SMA. Nah guru-guru ini yang nanti akan terintegrasi, karena untuk peningkatan fasilitas kita harus mengkoordinasikan dua Ditjen,” jelas mantan rektor Universitas Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu. Alasan lain, kata dia, penghapusan ini diambil karena jumlah tenaga pengajar di Indonesia cukup banyak sehingga perlu dipilah sesuai dengan jenjang pendidikan dan sekolah tempat dimana mereka mengajar. “Guru kita itu ada 2,6 juta orang. kita akan bagi-bagi mana yang sudah selesai kualifikasi dan yang belum (ya) diselesaikan. Ke depannya kita akan bentuk pengawas kepala sekolah, dan nanti akan ada Ditjen sendiri,” jelasnya. Dengan langkah ini, Nuh berharap, tidak ada lagi penumpukan tanggung jawab hanya pada Ditjen PMPTK melainkan sudah didistribusikan sesuai dengan spesialisasi masing-masing sekolah dan tenaga penganjar. “Ibarat jalan Tol dulu hanya dibuka satu pintu sehingga jalurnya menumpuk, sekarang kan dibuat banyak pintu sehinga jalurnya tidak menumpuk,” jelasnya
Sudirman, Jakarta Selatan, (12/5/2010). Mantan Menkominfo ini menjelaskan, penghapusan Ditjen PMPTK akan lebih difokuskan fokus pada peningkatan mutu dan kualitas guru karena nantinya akan ada penanggung jawab masing-masing. “Justru kita distribut beban yang tadinya bertumpu di satu titik, kita bagi dan diintegrasikan karena yang direkstrukturisai bukan hanya PMPTK tapi juga MPDM (manajemen Pendidkan Dasar Menengah). Ditjen Pendidikan menengah untuk SMK dan SMA. Nah guru-guru ini yang nanti akan terintegrasi, karena untuk peningkatan fasilitas kita harus mengkoordinasikan dua Ditjen,” jelas mantan rektor Universitas Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu. Alasan lain, kata dia, penghapusan ini diambil karena jumlah tenaga pengajar di Indonesia cukup banyak sehingga perlu dipilah sesuai dengan jenjang pendidikan dan sekolah tempat dimana mereka mengajar. “Guru kita itu ada 2,6 juta orang. kita akan bagi-bagi mana yang sudah selesai kualifikasi dan yang belum (ya) diselesaikan. Ke depannya kita akan bentuk pengawas kepala sekolah, dan nanti akan ada Ditjen sendiri,” jelasnya. Dengan langkah ini, Nuh berharap, tidak ada lagi penumpukan tanggung jawab hanya pada Ditjen PMPTK melainkan sudah didistribusikan sesuai dengan spesialisasi masing-masing sekolah dan tenaga penganjar. “Ibarat jalan Tol dulu hanya dibuka satu pintu sehingga jalurnya menumpuk, sekarang kan dibuat banyak pintu sehinga jalurnya tidak menumpuk,” jelasnya
